Petani Tebu Blora Mengadu ke DPR RI, Dampak GMM Mandek Jadi Sorotan

‎Jakarta, mediakpk.com- Terhentinya aktivitas produksi di Pabrik Gula PT Gendhis Multi Manis (GMM) akibat kerusakan pada sistem boiler menimbulkan dampak serius bagi sektor perekonomian di Kabupaten Blora.
‎
‎Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Rina Sa’adah, yang meminta pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret untuk membantu petani tebu yang kini menghadapi beban biaya distribusi yang semakin tinggi.
‎
‎Permasalahan tersebut disampaikan oleh perwakilan Paguyuban Petani Tebu Kabupaten Blora dalam pertemuan dengan Fraksi PKB DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
‎
‎Dalam kesempatan itu, Rina Sa’adah menilai para petani tidak boleh menjadi pihak yang menanggung dampak terbesar dari persoalan yang terjadi di sektor industri pengolahan gula. Menurutnya, pemerintah perlu hadir untuk memastikan hasil panen petani tetap terserap dan memberikan kepastian usaha bagi mereka.
‎
‎“Kami akan membawa persoalan ini ke forum rapat kerja bersama Menteri Pertanian dan Perum Bulog. Situasi yang dihadapi petani tebu di Blora membutuhkan perhatian dan penanganan segera,” ujar Rina.
‎
‎Koordinator Paguyuban Petani Tebu Blora, Exi Wijaya, menjelaskan bahwa berhentinya operasional pabrik telah mempengaruhi roda ekonomi daerah yang selama ini bergantung pada aktivitas industri gula. Ia memperkirakan nilai perputaran ekonomi yang terdampak mencapai sekitar Rp500 miliar.
‎
‎Selain itu, sekitar 40 ribu masyarakat yang terlibat dalam rantai usaha pergulaan, mulai dari petani hingga tenaga kerja pendukung, ikut merasakan dampaknya. Tidak sedikit pekerja yang kini khawatir kehilangan mata pencaharian akibat menurunnya aktivitas perusahaan.
‎
‎Karena pabrik tidak dapat beroperasi secara normal, petani terpaksa mengirimkan tebu ke sejumlah pabrik gula di luar Kabupaten Blora. Situasi tersebut menyebabkan biaya angkut meningkat dan berimbas pada menurunnya keuntungan yang diterima petani.
‎
‎Exi berharap pemerintah dapat memberikan dukungan berupa bantuan atau subsidi transportasi agar petani tidak semakin terbebani selama kondisi darurat ini berlangsung.
‎
‎“Kami berharap ada kebijakan yang dapat membantu biaya pengiriman tebu ke luar daerah. Jika tidak ada dukungan, sebagian besar hasil yang diperoleh petani akan habis untuk menutup ongkos distribusi,” ungkapnya.
‎
‎Menanggapi hal itu, Rina Sa’adah menegaskan bahwa perhatian pemerintah terhadap sektor pangan tidak boleh hanya terfokus pada komoditas beras. Menurutnya, industri gula juga memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani.
‎
‎Ia berkomitmen mendorong Kementerian Pertanian dan Bulog untuk turun langsung ke Kabupaten Blora guna mencari solusi yang dapat diterapkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
‎
‎“Pabrik gula merupakan bagian penting dalam mata rantai usaha tebu. Ketika pabrik berhenti beroperasi, dampaknya langsung dirasakan oleh petani dan masyarakat sekitar. Kami akan mengawal agar ada kepastian kebijakan, dukungan infrastruktur, serta langkah nyata untuk menjaga keberlangsungan industri gula yang menjadi tumpuan ekonomi rakyat,” tegasnya.